TAWAU (1)

(BorneoBangkit, Nunukan) Deportasi 205 WNI yang dijadwalkan kantor Imigrasi Malaysia Selasa (24/1/2017) melalui pelabuhan Tunon Taka Nunukan alami hal yang tidak biasa. Dari keterangan yang BorneoBangkit.com himpun, pihak pengelola pelabuhan Tawau meminta pembayaran deportan secara tunai dengan biaya standar penumpang reguler.

Biaya deportan ini ternyata dibebankan ke Konsulat RI – Malaysia yang tentu saja menimbulkan pertanyaan besar, mengapa bukan Malaysia sebagai Negara pendeportasi yang menanggung biayanya padahal aturan internasional telah mengatur masalah tersebut?

Menurut Direktur Perlindungan WNI Luar Negeri Kemenlu RI Lalu Muhammad Iqbal mengakui bahwa pada prinsipnya dalam kebiasaan internasional deportasi adalah beban Negara yang mendeportasi, Iqbal pun menyatakan keprihatinannya dan mengakui ada aturan berbeda yang diterapkan Malaysia.

TAWAU (2)

‘’Dalam hal penanganan pekerja migrant, Malaysia memang banyak keluar dari norma dan kebiasaan internasional, itu juga hal yang selalu menjadi keprihatinan kita,’’jawabnya, Rabu (25/1/2017). Atas hal ini Kemenlu akan menata kembali pengitiman TKI ke Malaysia, namun harus diakui keinginan tersebut baru sebatas wacana belum bisa direalisasikan karena banyak sekali kendala.

Kantor Imigrasi Tawau melalui surat nomor IM.101/S-TWU/E/US/1130-6/2016 (02) tanggal 20 Januari 2017 telah menyampaikan pemberitahuan untuk mendeportasi 205 WNI yang berasal dari PTS Tawau, Manggatal dan Papar dengan tujuan Pelabuhan Tunon Taka Nunukan yang menurut rencana akan dilaksanakan 24 Januari 2017. Secara rinci para deportan tersebut terdiri dari 133 orang laki laki, 56 perempuan, anak anak 16 orang.

Diinformasikan 2 kapal akan mengangkut para deportan ke Nunukan, yaitu kapal resmi KM.Labuan Express dan KM Francis Express, namun akibat pembengkakan biaya dan keharusan membayar secara tunai membuat permasalahan baru yang butuh pembicaraan serius antar 2 negara. (Rahman)


Tags:
Share:

Mr Borneo

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.